Sumsel Gemilang
Sebagai rakyat Sumatra Selatan, rakyat mau Sumatra Selatan(Sumsel) lebih maju dari kota-kota besar di indonesia atau juga bisa melampaui DKI Jakarta. Tapi butuh perjuangan yang besar, dari semua aspek harus di kembangan. Terutama dari segi ekonomi masyarakat dan juga pembangunan yang lebih maksimal yang dilakukan pemerintah dan juga pemimpin Sumsel. Kali ini saya akan uraikan aspek-aspek yang harus di liat dan juga program-kan oleh pemerintah supaya Sumsel menjadi Gemilang di Indonesia yang kita cintai.
SEJARAH RINGKAS PEREKONOMIAN KOTA PALEMBANG
Hari jadi Kota Palembang jatuh pada tanggal 5 bulan Ashada tahun 605 Caka, bertepatan dengan tanggal 17 Juni 683 Masehi. Kesepakatan ini diperkuat oleh Surat Keputusan Walikota Daerah Kotamadya Palembang Nomor 57/UM/WK tanggal 6 Mei 1972. Pengertian Palembang secara umum menunjukkan tanah yang berair. Ini tidak jauh dari kenyataan yang ada, bahkan pada saat sekarang yang dibuktikan oleh data statistik tahun 1990 yang menunjukkan bahwa masih terdapat 52,24 persen tanah yang tergenang di Kota Palembang. Nama Palembang pada zaman klasik selain dalam catatan kronik Cina, juga tertulis dalam Kitab Kertagama karangan Mpu Prapanca pada tahun 1365. Pada zaman Islam, nama Palembang menjadi populer dengan dimuatnya nama tersebut dalam Sejarah Melayu (1612) dan Babad Tanah Jawi (1680). Sejarah melayu aslinya ditulis sekitar tahun 1511, kemudian ditulis kembali dalam berbagai naskah hingga mencapai 29 naskah dan dibukukan dengan enam versi, satu di antaranya adalah yang ditulis oleh Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi.
Sejarah
zaman Kerajaan Sriwijaya sampai masa penjajahan Belanda sebenarnya
cukup jelas menggambarkan, idealnya seperti apa Kota Palembang
dikembangkan. Sebutan Venice from the East yang pernah disandang ibukota Sumatera Selatan ini semakin menguatkan kekhasan kota yang dibelah dan dikelilingi Sungai Musi dan anak-anak sungainya.
William Marsden dalam bukunya yang berjudul History of Sumatra
yang terbit pertama kali tahun 1881, menulis bahwa pada abad ke-18,
Palembang adalah kerajaan yang cukup penting. Sungai itu berhulu di Musi
yang terletak di Pegunungan Bukit Barisan. Oleh karena itu, hulu
sungai itu bernama Ayer Musi, sedangkan hiir sungai bernama
Tatong.Lebar Sungai Musi lebih dari satu mil. Sungai itu dapat dilayari
dengan aman oleh kapal yang bagian di bawah permukaan airnya tidak
lebih empat belas kaki. Kapal-kapal yang lebih besar dari itu datang ke
sana untuk tujuan militer, seperti yang terjadi pada tahun 1680 ketika
Belanda menyerang dan menghancurkan tempat itu. Sejak
abad ke-19 sampai dasawarsa pertama abad ke-20, Palembang sebenarnya
tidak begitu diminati para penguasa perkebunan swasta ketimbang Deli.
Daerah di Sumatera Timur itu mampu merangsang kaum Planters
untuk menanamkan modal di sektor perkebunan, terutama tembakau. Akan
tetapi, sejak pemberian konsesi tanah dipermudah dan prospek komoditas
pertanian karet dan teh serta pertambangan (batu bara dan minyak bumi)
terlihat semakin menjanjikan, para penguasa Barat akhirnya
berlomba-lomba mengeksploitasi daerah Palembang. Kemajuan
ekonomi Palembang akhirnya berimbas terhadap perkembangan Kota
Palembang, baik dari segi morfologi, penduduk, dan budayanta. Pada
dasawarsa kedua dan ketiga abad ke-20, Palembang mengalami perkembangan
yang begitu pesat, bahkan melampaui kota-kota besar lain di Sumatera,
seperti Medan dan Padang. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika
dikatakan Palembang sebagai “kota terbesar” di Sumatera.
Kota
Palembang berubah dari kota yang bercorak tradisional menjadi kolonial
setelah Mayor Jendral De Kock berhasil menduduki keraton pada bulan
Juni 1821.Sejak saat itu, keraton kemudian berubah menjadi sebuah
benteng kolonial. Bangunan keraton yang merupakan simbol kebesaran dan
kemegahan Sultan dibongkar, hanya dinding tebal keraton yang dibiarkan
menjadi benteng, lengkap dengan tangsi, gudang, rumah sakit, kantor
keresidenan, dan penjara.
Pada
saat yang sama rumah-rumah milik kaum ningrat, yang berdiri di dalam
dan sekitar keraton, disita sebagai kediaman untuk perwira Belanda,
sedangkan pasukan militer ditempatkan di dalam tembok keraton. Baru
sesudah pemugaran ini selesai, kaum priyayi dapat menuntut kembali rumah
mereka, lalu rumah-rumah kayu mereka dibangun kembali di kampung 27
dan 28 Ilir yang berdekatan dengan keraton.Penyitaan rumah priyayai
secara tidak langsung mengubah tata ruang kota.
Pada masa kesultanan, pemukiman penduduk dibentuk berdasarkan sistem patronase atau dikenal dengan istilah guguk. Penduduk kota yang terbagi dua golongan, miji dan alingan,
masing-masing tinggal di sekitar pelindungnya, yaitu priyayai. Mereka
memproduksi barang-barang kerajinan atas perintah pelingdungnya,
sehingga membentuk pola pemukiman berdasarkan ikatan pelindung dan
bersifat sektoral. Hal ini nampak dari nama-nama kampung yang
mencerminkan kegiatan produksi yang dilakukan. Seperti kampung
“Pelampitan” (berhubungan dengan kerajinan lampit atau tikar) dan
“Sayangan” (pembuat barang-barang dari tembaga dan perak). Namun sistem guguk
ini kemudian dipecah menjadi beberapa kampung oleh pemerintah
kolonial. Satu hal yang menarik di Palembang dan jarang ditemui di
kota-kota lain ialah pemberian nama-nama kampung tersebut dengan angka
dan menambahkan nama distrik seseau dengan letak kampung itu berada,
seperti 1 Ilir dan 1 Ulu. Sementara
itu, di beberapa perkampungan orang Arab yang terletak di Seberang Ulu
dan Seberang Ilir, telah dibangun rumah-rumah besar terbuat dari kayu
besi dan tembesu, dilengkapi dengan atap genting yang besar. Rumah
limas yang bernilai antara Nlg. 10.000,- sampai Nlg. 30.000,- ini
dulunya merupakan hak istimewa para Sultan Palembang.
Rumah-rumah rakit yang berada di tepian Sungai Musi tidak lagi didominasi oleh orang-orang Cina. Kebanyakan dari mereka telah pindah ke daratan. Pemerintah kolonial tidak hanya membebaskan mereka membangun rumah dan gudang di daratan, tetapi juga memberi kesempatan kepada mereka untuk memperluas perdagangan hingga ke pedalaman. Pemukiman Cina di daratan biasanya berdekatan dengan pasar-pasar vyang mulai banyak muncul pada saat aktivitas perdagangan semakin meningkat di Palembang. Pada tahun 1906, Kota Palembang ditetapkan sebagai Gemeente.Pada tahun 1915 luas wilayah kota diperkirakan 137 km2. Oleh karena proses pemekaran kota dari tahun ke tahun sebagai akibat ledakan penduduk dan urbanisasi, pada tahun 1930, luas Kota Palembang sudah mencapai 264 Km2.Sejak menjadi Gemeente, pembangunan Kota Palembang menjadi lebih terencana. Berbagai sarana dan prasarana kota mulai dibangun dengan menggunakan dana yang berasal dari pajak penduduk.
Rumah-rumah rakit yang berada di tepian Sungai Musi tidak lagi didominasi oleh orang-orang Cina. Kebanyakan dari mereka telah pindah ke daratan. Pemerintah kolonial tidak hanya membebaskan mereka membangun rumah dan gudang di daratan, tetapi juga memberi kesempatan kepada mereka untuk memperluas perdagangan hingga ke pedalaman. Pemukiman Cina di daratan biasanya berdekatan dengan pasar-pasar vyang mulai banyak muncul pada saat aktivitas perdagangan semakin meningkat di Palembang. Pada tahun 1906, Kota Palembang ditetapkan sebagai Gemeente.Pada tahun 1915 luas wilayah kota diperkirakan 137 km2. Oleh karena proses pemekaran kota dari tahun ke tahun sebagai akibat ledakan penduduk dan urbanisasi, pada tahun 1930, luas Kota Palembang sudah mencapai 264 Km2.Sejak menjadi Gemeente, pembangunan Kota Palembang menjadi lebih terencana. Berbagai sarana dan prasarana kota mulai dibangun dengan menggunakan dana yang berasal dari pajak penduduk.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Salah
satu indikator yang digunakan untuk menganalisa pertumbuhan ekonomi
kota adalah pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Laju
pertumbuhan PDRB Kota Palembang rata-rata selama kurun waktu 2003-2007
atas dasar harga konstan 2000 dengan migas adalah sebesar 6,59% dan
tanpa migas sebesar 8,02% per tahun. Sektor-sektor yang tumbuh di atas
rata-rata adalah sektor bangunan (8,46%), sektor perdagangan, hotel, dan
restoran (8,25%), sektor pengangkutan dan komunikasi (12,16%), sektor
keuangan, persewaan dan jasa perusahaan (8,28%).
PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI
Pengembangan
kawasan industri terus dioptimalkan,seperti Sungai Lais; Kalidoni; dan
Keramasan, Kecamatan Kertapati. KEBIJAKAN pemerintah pusat memberikan
kewenangan penuh kepada Pemerintah Daerah Tingkat II (Pemda
Kabupaten/Kota)) untuk memungut Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) pada Januari 2011 disambut suka cita oleh pemerintah
daerah, tak kecuali bagi pemerintah kota Palembang.
Pada
Rabu (29/12/2010) bertempat di Aula Dinas Pendapatan Daerah Kota
Palembang digelar acara “Lounching Pengalihan BPHTB menjadi Pajak
Daerah”.
Pengalihan
ini adalah titah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Termasuk peraturan bersama Menteri
Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 dan Nomor 53
tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan sebagai pajak Daerah.
Kepala Dispenda Kota Palembang, Hj. Sumaiyah MZ, MM, menjelaskan
, BPHTB adalah pajak yang harus dibayar masyarakat sebagai akibat
perolehan hak atas tanah dan bangunan yang meliputi hak milik, hak guna
usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun,
dan hak pengelolaan. Biasanya bea ini dipungut ketika kita membeli
rumah atau tanah. maksud dan tujuanya, tidak
lain guna meningkatkan local tax power seperti yang diamanahkan oleh
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah. Disamping itu juga meningkatkan efektifitas sistem pengawasan
dan berupaya meningkatkan sistem pengelolaan. Menurut beliau,
dengan berlakunya BPHTB sebagai Pajak Daerah dimana NJOPTKP (Nilai
Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak) untuk transaksi semula yang berlaku
di Kota Palembang sebesar Rp. 20 juta, kini berubah menjadi paling
rendah sebesar Rp. 60 juta. Demikian pula untuk hibah/waris semula
Rp. 75 juta, kini berubah menjadi paling rendah Rp. 300 juta.
Beliau
tak menepis dengan berlakunya BPHTB, tentu saja akan berdampak pada
penerimaannya. Akan tetapi kita terus berusaha agar pemberlakuan BHPTB
ini mengunakan nilai pasar sesuai dengan ketentuan peraturan yang
berlaku. Biaya pelaksanan masuk kedalam APBD Kota Palembang.
Inilah sekilas penerimaan BPHTB di Kota Palembang selama kurun waktu 5 (Lima Tahun terakhir adalah sebagai berikut :
No Uraian/Tahun 2006 2007 2008 2009 2010*
BPHTB
Target | Realisasi | Prosentase |
21800 | 23824 | 109,29% |
21800 | 29760 | 136,51% |
32990 | 39618 | 120,09% |
46714 | 47694 | 102,10% |
49440 | 62354 | 126,12% |
Hambatan pembangunan daerah propinsi Sumatera Selatan
Upaya
pembangunan daerah di sumatera selatan dihadapkan berbagai kendala
yang erat kaitannya dengan kondisi geografis, dengan karakteristik
fisik wilayah. Kondisi wilayah yang berupa rawa dan hutan bakau
merupakan kendala bagi pembangunan prasarana dan sarana, khusunya
system transportasi.
Propinsi
ini mempunyai jumlah penduduk yang relatif sedikit dibandingkan dengan
luas wilayah keseluruhan. Jumlah penduduk yang relatif sedikit dengan
persebaran yang tidak merata dan terpencar dalam kelompok penduduk yang
kecil dibeberapa kawasan terpencil dan terisolasi.
PRODUK UNGGULAN PROVINSI SUMSEL
- Sumsel Lumbung Pangan
Sumatera Selatan
sebagai salah satu Provinsi Lumbung Pangan, tidak terlepas dari
tersedianya potensi sumber daya lahan yang cukup variatif, mulai dari
lahan sawah irigasi, tadah hujan, rawa pasang surut, lebak dan lahan
kering. Selain juga memiliki komoditas unggulan lain seperti jagung,
kacang tanah, ubu kayu, ubi jalar, komoditas sayuran dan buah - buahan.
Dari total produksi padi Sumatera Selatan tahun 2005 sebesar 2.320.110
ton gabah kering giling (GKG)1.466.310 ton, kontribusi terbesar
diperoleh dari lahan sawah yaitu 2.148.182 ton GKG (92,6%). Dengan
jumlah penduduk 6.755.900 jiwa dan konsumsi beras per kapita/tahun
sebesar 124 kg, serta kebutuhan lainnya, maka pada tahun 2005 Sumatera Selatan surplus beras sebanyak 484.088ton.
Dengan
optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya lahan yang tersedia
secara keseluruhan melalui upaya peningkatan pelayanan jaringan irigasi
dan rawa, penggunaan agroinput, peningkatan kemampuan petani mengakses
modal perbankan dan pengembangan penggunaan alat mesin pertanian, maka
kedepan Sumatera Selatan mampu meningkatkan produksi padi hingga 5
juta ton GKG atau setara beras 3 juta ton. Hal ini sangat tergantung
kepada modal petani, investasi serta perbaikan infrastruktur jaringan
irigasi dan drainase. Kesemuanya itu memerlukan dukungan dana yang
cukup besar mencapai Rp. 3,3 Trilyun.Pertambahan produksi ini akan
membuka kesempatan berusaha baru dan menambah pendapatan petani. Kegiatan ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan,
memperluas lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Diharapkan
melalui program akselarasi pembangunan pertanian dengan Program Sumatera
Selatan Lumbung Pangan akan dapat mengatasi masalah kemiskinan,
pengangguran dan peningkatan pendapatan masyarakat dalam upaya
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan.
Potensi Pengembangan Lahan Sawah
Luas lahan sawah
yang perlu dikembangkan dan dipertahankan di Sumatera Selatan untuk
mendukung Program Sumatera Selatan Lumbung Pangan seluas 752.150 Ha.
Lahan seluas 238.974 Ha merupakan lahan yang sementara ini tidak
diusahakan dan berpotensi untuk dikembangkan menjadi sawah baru.
Sedangkan pada lahan yang baru satu kali tanam (IP 100) seluas 399.521
Ha, yang dapat dikembangkan menjadi dua kali tanam (IP 200) seluas
155.322 ha dengan dukungan kegiatan :
- Rehabilitasi Sarana Irigasi/Drainase;
- Irigasi/Drainase;
- Tata Air Mikro (TAM);
- Pengembangan Alsintan (Handtraktor, pompa air);
- Penggunaan Benih Unggul;
- Pemupukan;
- Penyuluhan dan Pendampingan.
2. Sumsel Lumbung Energi
Sumber
daya alam khususnya potensi energi primer yang terdapat di wilayah
Sumatera Selatan merupakan daya tarik kuat bagi masuknya penanaman
modal untuk meningkatkan perekonomian daerah. Hal ini didukung oleh
letak Provinsi Sumatera Selatan diantara Pulau Jawa dan
Singapura/Malaysia yang secara ekonomi sangat strategis.
Potensi
sumber daya energi Sumatera Selatan seperti minyak bumi, gas bumi,
batubara dan panas bumi terdapatnya tersebar dan berlimpah merupakan
modal dasar dalam mewujudkan Sumatera Selatan sebagai Lumbung Energi
khususnya melalui Pembangunan Ketenagalistrikan dan penyediaan energi
bahan bakar dan industri. Pembangunan
Ketenagalistrikan di Sumatera Selatan melalui Pembangunan Listrik
Tenaga Gas (PLTG) dan Listrik Tenaga Uap (PLTU) di mulut tambang dengan
bahan bakar batubara nilai kalori rendah yang potensinya berlimpah akan
menjawab kelangkaan listrik di Jawa dan Sumatera yang saat ini dalam
kondisi kritis selain untuk kebutuhan ekspor ke Malaysia dan
pengembangan pemanfaatan BBG untuk industri, komersial dan rumah tangga
serta transportasi yang relatif banyak.Di samping itu, provinsi ini
banyak memiliki tujuan wisata yang menarik untuk dikunjungi seperti Sungai Musi,
Jembatan Ampera, Pulau Kemaro, Danau Ranau, Kota Pagaralam dan
lain-lain. Karena sejak dahulu telah menjadi pusat perdagangan, secara
tidak langsung ikut memengaruhi kebudayaan masyarakatnya. Makanan khas
dari provinsi ini sangat beragam seperti pempek, model, tekwan, pindang
patin, pindang tulang, sambal jokjok, berengkes dan tempoyak.
Faktor – Faktor yang mempengaruhi Keberhasilan Pembangunan Daerah Provinsi
- Meningkatnya pemanfaatan sumber daya produktif untuk kemakmuran;
- Meningkatnya produk domestik regional bruto (PDRB) dan pendapatan per kapita;
- Tumbuhnya kader pembangunan daerah yang handal, cekatan, cerdik dan professional dalam meningkatkan produktivitas dan mengembangkan jaringan distribusi;
- Meningkatnya pertumbuhan tourisme, perdagangan dan investasi;
- Adanya jaringan komunikasi dan informasi tentang pembangunan daerah atau daerah lain, nasional dan internasional, serta jaringan guna membangun akses-akses pasar, dana, investor, basis data berbagai daerah; jaringan ini sekaligus berfungsi sebagai jaringan publikasi dan sosialisasi program daerah yang ditawarkan kepada masyarakat luas;
- Adanya kemitraan yang saling menguntungkan, saling menghormati baik dikalangan usaha rakyat, antar daerah skala nasional maupun internasinal, antar lembaga swasta dan masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dan terkait dengan perkembangan daerah;
- Pembangunan yang ramah lingkungan (pembangunan berkelanjutan);
- Keterkaitan lokal (hulu dan hilir) serta pelibatan unsur swasta dalam pembangunan secara proposional;
- Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah secara efisien dan efektif sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas anggaran.
Program-Program yang ada di Palembang
Pemerintah Sumsel Upayakan Peningkatan Layanan Berobat Gratis
Program ini di buat oleh pemerintah untuk tujuan meningkatan mutu kesehatan rakyat di Sumsel. Pemerintah
provinsi melalui Dinas kesehatan akan terus mengupayakan untuk
memaksimalkan pelayanan berobat gratis yang merupakan program andalan
Gubernur Sumatera Selatan H. Alex Noerdin.
Demikian
dikatakan Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel Dr. Fenti Apriani
dalam sebuah Seminar program berobat gratis untuk semua menuju Sumsel
Gemilang pemerintah Provinsi
Sumsel, sabtu (27/04). Acara
yang dipandu oleh Anton dari harian Berita Pagi Sumsel ini berlangsung
di Hotel AZA Palembang dengan diikuti perwakilan dari berbagai perguruan
tinggi tersebut tidak hanya menghadirkan Dr Fenti Apriani akan tetapi
juga menghadirkan pengamat kebijakan dari Universitas Sriwijaya dan
Wartawan senior dari Harian Sriwijaya Pos Palembang.
Pada
kesempatan awal selaku pejabat dari dinas kesehatan Dr. Fenti Apriani
menyampaikan sejak awal menjabat sebagai Gubernur Sumsel, H. Alex
Noerdin sudah mencanangkan berobat gratis secara menyeluruh untuk
masyarakat Sumsel dengan program Jamsoskes (Jaminan Sosial Kesehatan
Sumatera Selatan). "Ini
merupakan program yang dicanangkan sejak pak Alex menjabat Gubernur
pada 2008 lalu, bahkan telah ia lakukan sejak menjabat Bupati Muba dan
program ini bisa terlaksana dengan waktu singkat 81 hari dan mendapatkan
rekor MURI sebagai janji politik tercepat," kata Fenti.
Lebih
lanjut ia menyampaikan kepada para peserta seminar, pada saat program
brobat gratis di laksanakan di Sumsel secara menyeluruh. Setidaknya ada 4
juta orang yang saat itu belum terjamin oleh jaminan sosial.
Dengan
dituangkannya jaminan hak masyarakat untuk hidup sehat dalam sebuah
Perda no 2 th 2009 lalu itu berati masyarakat Sumsel sudah tidak perlu
lagi khawatir kalau sakit. Program berobat gratis dilluncurkan oleh
Menkokesra sejak 27/01/2009 dengan dihadiri juga oleh Menskes. "Jika
sakit masyarakat kita hanya tinggal bawa KK dan KTP sudah bisa
mendapatkan layanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit rujukan yang
ada," urainya. Menurutnya
Seminar seperti diharapkan mampu menjadi jembatan bagi pemerintah dan
masyarakat, sehingga apapun pesan yang baik mengenai progaram pro rakyat
sampai secara utuh. "Kami
sangat mengapresiasi acara ini dan berharap pesan ini bisa sampai ke
masyarakat secara luas tentang program berobat gratis itu," katanya.
Ia
menjelaskan, Sejak di launchingnya perda tentang berobat gratis,maka
masyarakat sudah bisa menikamti berobat gratis hingga ke level yang
lebih tinggi sesuai kebutuhan yang di rekomendasikan oleh dokter.
"Langkah
selanjutnya yang akan dilakukan pemerintah adalah akan meningkatkan
pelayanan, sehingga dengan regulasi yang ada masyarakat tetap bisa
mendapatkan pelayanan yang baik," tegasnya.
"Pak Gubernur selalu mengupayakan dana APBD yang dianggarkan ini bisa dinikmati langsung oleh masyarakat," sebutnya. Sementara
itu ia juga menyampaikan melalui program berobat gratis semua penyakit
yang dialami oleh masyarakat sudah dijamin kecuali operasi plastik.
(Sosmed)
Aspek Transportasi
Program ini merupakan program yang sangat terlihat di jalan raya kota Palembang.
Apalagi dalam kenyamanan dan keamanan masyarakat ber'transportasi
dengan angkutan umum. Program tersebut tak lain yaitu dengan
mengeluarkan Angkutan Umum massal yang nyaman dan aman, yang bernama Trans Musi. Dengan adanya Trans
Musi kemacetan di Kota Palembang dapat teratasi, karena Transmusi
berhasil mengalihkan para pengguna jalan terutama pengguna kendaraan
pribadi beralih ke angkutan umum massal tersebut.
Di dalam Mobil ini, di lengkapin oleh AC(Pendingin Ruangan), Kursi yang bisa nyaman di dudukian, dan gantungan bagi para penupang yang tidak menikmatin atau mendudukin kursi yang sudah penuh. Bagi supir yang mengedarai Trans Musi ini juga mempunyai kerja lapangan untuk membawa Trans musi menjadi nyaman untuk bagi para penumpang.Sesudah itu juga Trans Musi juga sama seperti angkot umum yang sudah ada, yaitu mempunyai kenek(sebutan masyarakat) yang ramah dan juga pintar untuk melayani penumpang(masyarakat).
Aspek pariwisata dan budaya
Pariwisata
Aspek atau program satu ini sanggat di inginkan oleh masyarakat, terutama pernah ada SEA GAMES yang ada di palembang. SUMSEL makin gemilang dan memeliki citra nama semakin baik karena ada SEA GAMES.Sebagai Masyarakt Sumsel, kita cukup bangga dengan bisa menjadi tuan rumah 26th Sea Games. Karena itu juga kita harus menjaga semua yang kita sudah capai untuk menjadi Sumsel gemilang dengan adanya pariwisata ini Sumsel akan menjadi tempat ang paling gemilang di Indonesia maupun di internasional.
Budaya Batik dan Songket
Yang saya bahas kali ini batik dan songket yang ada di palembang. Batik dan songket warisan dari nenek luhur kita. Sebagai generasi muda kita harus bangga dengan budaya Batik dan songket yang ada di palembang. Kain tenun songket asal Sumatra Selatan tidak hanya diminati masyarakat Indonesia, tetapi juga disukai warga mancanegara, bahkan menembus pasar sejumlah negara di kawasan Asia.
"Di Sumatra Selatan sendiri
peminat kain tenun songket sangat tinggi, demikian pula untuk beberapa
negara kawasan Asia setiap bulan dikirim kain jenis ini, di antaranya
Malaysia dan Brunei Darussalam," kata koordinator rombongan perajin kain
tenun songket Sumtra Selatan Mariani di sela kegiatan mengikuti Jogja Export Expo (JEE) 2010 di Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta, Jumat
(29/10). Sesudah itu juga batik di palembang juga banyak yang memakai. Samapi anak muda juga memakai batik. Pada saat hari kartini. Sekolah saya wajib memakai kebaya dan kaum laki-laki memakai batik. Saya bangga memakai batik.
Aspek Pendidikan SUMSEL
Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan tidak membedakan pembangunan bidang pendidikan sampai
ke pedesaan, dan semua siswa memiliki hak yang sama. Bahkan fasilitas yang diberikan sama dengan siswa di perkotaan, kata
Ketua Tim Penggerak PKK Sumsel Hj Eliza Alex saat sosiasliasi Pendidikan
Menengah Universal di Palembang, Sabtu. Bahkan, menurut dia, Pemprov Sumsel lebih memperhatikan masyarakat
kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan melalui bea siswa. Bukan itu saja, tetapi Pemerintah Provinsi Sumsel telah melaksanakan pendidikan gratis hingga ke SMU. Jadi Pendidikan Menengah Universal tersebut sudah lama dijalankan Pemerintah Provinsi Sumsel, ujar dia. Pendidikan Menengah Universal yang disosialisasikan pemerintah pusat
tersebut sebenarnya merupakan kelanjutan dari program wajib belajar
sembilan tahun. Program tersebut sudah lama dilakukan Sumsel melalui sekolah gratis, kata dia. Yang jelas, kata dia, sosialisasi dilaksanakan sekarang ini merupakan
upaya Tim Penggerak PKK Sumsel dalam mencerdaskan anak bangsa. Bahkan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu sudah masuk program utama Tim Penggerak PKK daerah ini, katanya. Sementara Kepala Bidang Pendidikan Menengah Universal Pengurus Dharma
Wanita Persatuan Pusat Ernawati mengatakan, bila pendidikan di SMP
saja, tidak cukup untuk mempersiapkan sumber daya manusia (SDM)
Indonesia ke depan. Sehubungan itu perlu dilanjutkan hingga ke perguruan tinggi supaya kualitas sumber daya manusia semakin baik, kata dia Sosialisasi tersebut diikuti 80 peserta yang terdiri atas 30 utusan
Tim Penggerak PKK kabupaten dan kota di Sumsel, 15 peserta utusan Dharma
Wanita Persatuan dan selebihnya dari Tim Penggerak PKK serta Dharma
Wanita Persatuan Sumsel.
(U005/M033)
(U005/M033)
Pembangunan Jembatan layang di Simpang Jakabaring Palembang mulai Maret
DPRD
Sumatera Selatan baru-baru ini melakukan kunjungan ke provinsi Bali
guna melihat teknik pembangunan jembatan layang di provinsi tersebut.
Hal ini dilakukan terkait rencana pemerintah provinsi untuk membangun
jembatan layang di simpang Jakabaring Palembang.
Menurut
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sumatera Selatan Zainuddin, instansinya
melihat bagaimana cara mengatasi kemacetan arus lalu lintas kendaraan di
provinsi Bali ini, ketika melakukan pembangunan. Zainudin menambahkan,
sistem pembangunan di provinsi Bali bagus sehingga sangat efektif untuk
diterapkan pada pembangunan jembatan layang di Palembang. Zainudin menambahkan, selain meninjau pembangunan jembatan layang
instansinya juga melakukan studi banding ke Angkasa Pura di Bali. Karena
Lapangan terbang di provinsi Bali tersebut mampu mendatangkan wisatawan
sekitar 40 ribu orang perhari.